Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemeriatah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. 

Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 menyatakan bahwa Dengan Peraturan Presiden ini, ditetapkan RKP Tahun 2024.

Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang RKP Tahun 2024 menyatakan bahwa RKP Tahun 2024 sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. narasi RKP Tahun 2O24 yang terdiri atas:

1. Bab I meliputi pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika;
2. Bab II meliputi spektrum perencanaan pembangunan nasional yang memuat evaluasi RKP Tahun 2O22,kerangka ekonomi makro, strategi pengembangan wilayah, dan strategi pendanaan pembangunan
3. Bab III meliputi tema dan sasaran pembangunan yang memuat rencana pembangunan jangka menengah nasional 2O2O-2O24 dan arahan Presiden, tema, sasaran, arah kebija}an dan strategi pembangunan, serta prioritas nasional;
4. Bab IV meliputi prioritas nasional dan pendanaannya yang memuat penjabaran 7 (tujuh) prioritas nasional dan pendanaan prioritas nasional;
5. Bab V meliputi kaidah pelaksanaan yang memuat kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian; dan
6. Bab VI meliputi penutup, 

b) matriks pembangunan yang memuat prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, alokasi pendanaan dan instansi pelaksana; dan 

c) matriks proyek prioritas strategis/major project yang memuat proyek prioritas strategis/major projed pada prioritas nasional beserta alokasi pendanaannya. 

Ketentuan mengenai narasi RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud tercantum dalam t ampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Ketentuan mengenai matriks pembangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagiantidak dari Peraturan Presiden ini. Sedangkan Ketentun mengenai matriks proyek prioritas strategis/major projed tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, menyatakan bahwa 

1. Kerangka ekonomi makro dan strategi pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 (dua) mencakup sasaran pertumbuhan ekonomi nasional, sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah dan sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada gubemur dalam rangka mengawal sasaran kerangka ekonom makro dan pengembangan wilayah.

Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang RKP Tahun 2024, menyatakan bahwa

(1) RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan minimal untuk: 

• pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan nota keuangan tahun anggaran 2024;
• sebagai dasar kementerian/lembog dalam pemutakhiran rancangan rencana kerja kementerian/lembaga menjadi rencana keda kementerian/lembaga;
• pedoman bagi pemerintah daerah dalam men5rusun RKP Daerah Tahun 2024; dan 
• pedoman bagi kementerian/lembaga dalam men5rusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

(2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tenta.ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O24, kementerian/lembaga menggunakan RKP Tahun 2024 sebagat acuan dalam melakukan pen5rusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga Tahun 2024 dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

 Pasal 6 Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang RKP Tahun 2024, menyatakan bahwa

1. Dalam hal terdapat perubahan alokasi anggaran sesuai dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, menteri/pimpinan lembaga menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk dibahas bersama.
2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menjamin kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga Tahun 2024 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun2024.
3. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga melalui Menteri Perencsnaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
4. Datam hal Presiden memberikan persetujuan perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja kementerian/ lembaga dan rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga.

Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang RKP Tahun 2024, menyatakan bahwa 

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional melaporkan hasil RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.
3. Hasil pemutakhiran RKP Tahun 2024 yang telah dilaporkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang RKP Tahun 2024, menyatakan bahwa 

1. Kementerian/ lembaga men5rusun laporan per triwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja kementerian/lembaga. 
2. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan.
3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dil,akukan melalui sistem pemantaueln dan evaluasi berbasis elektronik dan/ atau mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dalam pelaksanaan rencana kerja kementerian/lembaga tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi untuk pen5rusunan rencana kerja kementerian/lembaga tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres Nomor 52 Tahun 2023 Tentang RKP Tahun 2024, menyatakan bahwa Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.